Pidie Jaya — nusaobe.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya mempercepat penyediaan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana dengan target seluruh pengungsi dapat keluar dari tenda sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.
Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos, ME, didampingi Wakil Bupati Hasan Basri, ST, MM serta unsur Forkopimda, menegaskan komitmen tersebut saat mendampingi Kepala BNPB Regional Indonesia Letjen Purn. Suharyanto dan Kepala BPBA Aceh meninjau pembangunan Huntara di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Selasa (20/1/2026).
Bupati Sibral Malasyi menyampaikan, hingga saat ini sebanyak 215 unit Huntara telah selesai dibangun dan siap dihuni oleh masyarakat terdampak bencana dari delapan kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya. Huntara tersebut dibangun di sejumlah lokasi strategis yang mudah diakses oleh warga.
“Sementara unit lainnya masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan rampung sebelum Ramadhan dan Lebaran,” ujar Bupati.
Menurutnya, percepatan pembangunan Huntara merupakan bagian dari strategi pemulihan pascabencana yang dilakukan secara terencana, terukur, dan berkeadilan. Penyediaan Huntara bertujuan memastikan warga terdampak segera keluar dari kondisi pengungsian yang tidak layak, seperti tenda, aula pertemuan, sekolah, maupun tempat ibadah.
“Ini bukan sekadar membangun tempat tinggal sementara, tetapi memastikan masyarakat bisa kembali hidup layak, sehat, dan bermartabat sambil menunggu pembangunan hunian tetap,” tegasnya.
Selain pembangunan Huntara, Pemkab Pidie Jaya juga menyiapkan skema lanjutan, termasuk relokasi mandiri bagi warga yang memiliki lahan sendiri serta bantuan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana melalui dukungan pemerintah pusat.
Keberadaan Huntara dinilai memberikan manfaat nyata, antara lain meningkatkan keamanan dan kesehatan warga, menyediakan ruang hidup yang lebih layak bagi keluarga, serta memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas dan menata kehidupan sosial ekonomi.
Bupati menegaskan seluruh proses pemulihan pascabencana akan terus dikawal secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Bersama kita bangkit, bersama kita pulih,” pungkas Bupati. (Prokopim)
