Pidie Jaya – nusaone.id
Normalisasi Sungai Krueng Meureudu dinilai menjadi kebutuhan paling mendesak sekaligus tugas utama dalam upaya pemulihan kehidupan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) untuk jangka panjang. Langkah tersebut dianggap krusial menyusul bencana banjir yang terus berulang dan menimbulkan dampak luas bagi warga.
Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Besar Himpunan Keluarga Masyarakat Meureudu dan Meurah Dua (PB-HIKMAD), Zulkifli M. Ali, saat menanggapi kondisi pascabanjir di Pidie Jaya, Minggu (4/1/2026).
Menurut Zulkifli, banjir berulang yang melanda Pidie Jaya disebabkan oleh kondisi Sungai Krueng Meureudu yang mengalami pendangkalan, penyempitan alur, serta sedimentasi lumpur akibat banjir sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan daya tampung sungai terus menurun, terutama saat intensitas hujan tinggi.
“Normalisasi Sungai Krueng Meureudu merupakan tugas utama dalam pemulihan kehidupan masyarakat Pidie Jaya untuk jangka panjang. Jika tidak segera dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, banjir akan terus berulang dan masyarakat selalu berada dalam kondisi darurat,” tegas Zulkifli.
Ia menjelaskan, dampak banjir tidak hanya merusak rumah warga dan fasilitas umum, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, kesehatan masyarakat, serta kehidupan sosial di wilayah terdampak. Bahkan, sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi masyarakat turut mengalami kerusakan cukup parah.
Zulkifli juga menyoroti pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bawah kepemimpinan Bupati Sibral Malasyi, M.E., S.Sos., M.M. dan Wakil Bupati Hasan Basri, S.T., M.M. dalam mendorong penanganan banjir yang lebih komprehensif ke depan.
Menurutnya, penanganan Sungai Krueng Meureudu harus dilakukan secara serius dan terpadu melalui sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Program normalisasi sungai tidak boleh bersifat sementara, melainkan harus dirancang berdasarkan kajian teknis yang matang dan berkelanjutan.
“Normalisasi sungai bukan hanya pengerukan semata, tetapi juga mencakup penguatan tanggul, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Ini merupakan langkah strategis untuk menjamin keselamatan dan masa depan masyarakat Pidie Jaya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu daerah rawan banjir di Aceh, khususnya di kawasan sekitar aliran Sungai Krueng Meureudu. Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan ribuan warga terdampak, rumah terendam lumpur, serta kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian.
