Nusaone / Banda Aceh – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P. memimpin Sidang Penentuan Akhir (Pantukhir) Tingkat Pusat atau Sub Panitia Pusat (Sub Panpus) dalam rangka penerimaan Calon Tamtama Prajurit Karier (Cata PK) TNI Angkatan Darat Gelombang I Tahun Anggaran 2026 di jajaran Kodam Iskandar Muda. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung Malahayati Makodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Jumat (13/03/2026).
Sidang Pantukhir tingkat pusat ini merupakan tahapan akhir dalam rangkaian proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat yang sebelumnya telah melalui berbagai tahapan seleksi secara ketat dan berlapis. Para peserta telah menjalani sejumlah tahapan seleksi mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, psikologi, hingga berbagai aspek penilaian lainnya yang menjadi standar dalam proses rekrutmen prajurit TNI AD.
Seluruh tahapan seleksi tersebut dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas guna menjaring calon-calon prajurit terbaik yang memiliki kualitas fisik, mental, dan intelektual yang memadai untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Darat.
Dalam sambutannya, Pangdam Iskandar Muda menegaskan bahwa sidang Pantukhir Sub Panpus merupakan momentum yang sangat penting dalam menentukan para calon prajurit yang benar-benar memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, ia menekankan kepada seluruh panitia seleksi agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta berpegang teguh pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Seleksi ini dilaksanakan secara terbuka dan tidak dipungut biaya. Tidak ada praktik percaloan maupun titipan. Penentuan kelulusan sepenuhnya didasarkan pada hasil yang diperoleh oleh masing-masing peserta selama mengikuti seluruh tahapan seleksi,” tegas Pangdam.
Ia juga mengingatkan bahwa TNI Angkatan Darat membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan fisik yang prima, tetapi juga memiliki mental yang kuat, disiplin tinggi, berintegritas, serta memiliki semangat juang dan loyalitas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peserta yang mengikuti sidang Pantukhir Sub Panpus tersebut merupakan putra-putra terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yang sebelumnya telah menunjukkan kemampuan serta potensi terbaiknya selama mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi.
Pelaksanaan sidang dilakukan secara terbuka dengan menampilkan hasil nilai seleksi di hadapan para peserta serta pengawas internal sebagai bentuk komitmen Kodam Iskandar Muda dalam mewujudkan proses penerimaan prajurit yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat.
Pangdam IM juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia seleksi yang telah bekerja secara maksimal dan penuh dedikasi dalam menyelenggarakan seluruh tahapan seleksi. Ia menilai bahwa kerja keras dan integritas panitia menjadi faktor penting dalam memastikan proses seleksi berjalan secara adil dan profesional.
Selain itu, Pangdam turut memberikan motivasi kepada para peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi dengan penuh semangat dan disiplin. Ia juga berpesan kepada peserta yang belum berhasil agar tidak berkecil hati dan tetap mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk mengikuti seleksi pada kesempatan berikutnya.
“Jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri. Masih banyak kesempatan di masa yang akan datang bagi generasi muda yang memiliki tekad kuat untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI,” pesannya.
Kegiatan sidang Pantukhir Sub Panpus tersebut berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh rasa tanggung jawab. Momentum ini menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mencetak prajurit-prajurit masa depan yang profesional, tangguh, dan berintegritas serta siap menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah Aceh.
