JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, terus memperjuangkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Hal ini disampaikan dalam pertemuan strategis bersama pimpinan Badan Pengelola BUMN di Kantor Kementerian BUMN/BP BUMN, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Fadhlullah diterima langsung oleh Dony Oskaria dan Tedi Bharata. Pembahasan difokuskan pada evaluasi pembangunan hunian sementara (huntara) serta rencana pengalihan dukungan menuju hunian permanen.
Wagub Aceh menjelaskan, pada rencana awal BP BUMN menargetkan pembangunan sekitar 12 ribu unit huntara. Program ini merupakan bagian dari dukungan pemulihan pascabencana bagi masyarakat terdampak di Aceh.
Namun, percepatan pembangunan huntara oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berjalan cukup signifikan.
Hingga kini, BP BUMN tercatat telah merealisasikan sebanyak 978 unit huntara di sejumlah wilayah terdampak. Capaian tersebut menjadi dasar evaluasi bersama untuk menentukan langkah lanjutan yang lebih efektif.
Menurut Fadhlullah, kebutuhan hunian permanen kini menjadi prioritas utama. Hunian tetap dinilai lebih mampu menjamin keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, telah menyiapkan lahan untuk pembangunan huntap. Dengan kesiapan tersebut, proses pembangunan dapat segera dimulai apabila dukungan resmi dialihkan.
“Hunian tetap adalah solusi jangka panjang. Kami ingin masyarakat segera menempati rumah yang layak dan aman,” ujar Fadhlullah.
Menanggapi usulan tersebut, Dony Oskaria menyampaikan respons positif dan menyatakan persetujuan secara prinsip. Pihaknya akan melakukan kajian teknis dan perhitungan kebutuhan pembiayaan sebagai langkah lanjutan.
Pertemuan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara Pemerintah Aceh dan BP BUMN dalam memastikan penanganan pascabencana tidak hanya bersifat sementara, tetapi berorientasi pada pembangunan hunian tetap yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
(**)
