Pidie Jaya —nusaone.id Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh mulai mengirimkan bantuan darurat melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah banjir dan longsor yang masih terisolasi. Pengiriman dilakukan menggunakan pesawat dan helikopter TNI agar distribusi kebutuhan vital tidak terhambat oleh akses darat yang terputus.
Kebijakan percepatan bantuan tersebut disampaikan saat kunjungan sejumlah pejabat negara di Gampong Blang Awee, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Sabtu (29/11/2025). Rombongan dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta didampingi Panglima TNI Agus dan anggota DPR RI Titik Soeharto.
Turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Wakil Bupati Hasan Basri, serta Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal.
Dalam arahannya, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa distribusi bantuan tidak akan menunggu proses administrasi panjang. Bantuan akan dikirim bertahap melalui udara, dengan prioritas kebutuhan dasar masyarakat yang mengungsi.
Menurut Sjafrie, bantuan yang dijatuhkan dari udara akan langsung diterima prajurit TNI yang telah disiagakan di titik-titik terdampak untuk kemudian dibagikan kepada warga secara terarah dan cepat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memastikan pemerintah daerah mengawal penuh proses distribusi agar seluruh bantuan dari pusat maupun provinsi dapat tiba tepat waktu dan tepat sasaran. Ia menambahkan bahwa posko terpadu telah diperkuat guna mempercepat pendataan, distribusi, serta akses bagi warga yang masih terjebak isolasi.
Di sektor utilitas, Mendagri Tito menyampaikan bahwa PLN telah mengirim 30 ton material tower listrik dari Jakarta. Pengiriman dilakukan menggunakan helikopter dengan kapasitas enam ton per hari. Diperkirakan butuh lima hari untuk mobilisasi material dan dua hari untuk pemasangan konstruksi sehingga jaringan listrik dapat kembali beroperasi.
Kunjungan tersebut juga menjadi momen bagi rombongan pejabat untuk melihat langsung kondisi pengungsian, memantau kerusakan infrastruktur, serta menyerahkan bantuan sandang, pangan, dan perlengkapan darurat kepada warga terdampak.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir kini menjadi operasi terpadu melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, TNI–Polri, lembaga teknis, dan relawan untuk mempercepat pemulihan akses, layanan publik, serta rehabilitasi wilayah bencana.
