Nusaone.id | Banda Aceh – Bank Aceh Syariah (BAS) kembali menjadi sorotan tajam. Alih-alih menyalurkan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi Aceh, bank daerah terbesar ini justru lebih memilih menempatkan dana segar sebesar Rp8,08 triliun di luar provinsi sepanjang 2024.
Data dalam laporan tahunan mengungkapkan, Rp7,05 triliun dana ditempatkan pada instrumen surat berharga mulai dari sukuk negara hingga obligasi korporasi nasional sementara sisanya ditempatkan di antarbank. Ironisnya, langkah ini bukan kewajiban regulasi seperti Giro Wajib Minimum (GWM), melainkan murni keputusan manajemen.
Di sisi lain, kinerja pembiayaan UMKM Bank Aceh jauh dari harapan. Tahun 2023, porsi pembiayaan hanya mencapai Rp2,07 triliun atau 11,11 persen dari total, jauh di bawah amanat Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yang sejak 2022 mewajibkan minimal 40 persen. Catatan beberapa tahun terakhir menunjukkan stagnasi: 7,59 persen (2021), 9,39 persen (2022), dan 11,11 persen (2023).
Kritik dari Mahasiswa
Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry, Alfi Syahril, menyebut fakta ini memalukan.
“Bank Aceh didirikan dengan mandat menjadi motor pembangunan ekonomi syariah sesuai Qanun Nomor 9 Tahun 2014. Namun, kenyataannya bank ini justru tega membiarkan UMKM yang menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja Aceh berjalan sendiri tanpa sokongan serius,” ujarnya, Minggu (14/9/2025).
Alfi juga menyoroti laporan tahunan 2024 setebal 700 halaman yang hanya menyodorkan angka “abu-abu” seperti pos Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel sebesar Rp3,05 triliun. Menurutnya, pos ini tidak bisa dipastikan benar-benar mencerminkan pembiayaan UMKM.
“Publik pantas marah. Dana besar yang seharusnya menghidupkan ekonomi rakyat justru diparkir di luar daerah. Seolah Bank Aceh lebih nyaman menjadi rentenir modern ketimbang penggerak ekonomi Aceh. Pertanyaan mendasar pun mencuat: Apakah Bank Aceh bekerja untuk rakyat Aceh, atau sekadar untuk kepentingan segelintir elit manajemen?” tegas Alfi.
Harapan Perubahan
HMP Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry berharap kasus ini menjadi titik balik. “Bank Aceh harus kembali ke jati dirinya sebagai bank syariah daerah yang mengutamakan pemberdayaan rakyat, bukan hanya mengejar keuntungan instan. Sudah saatnya transparansi dibuka, kewajiban qanun dipenuhi, dan UMKM benar-benar mendapat tempat utama,” kata Alfi.
Ia menutup dengan peringatan keras: “Jika tidak, Bank Aceh akan kehilangan kepercayaan publik dan hanya dikenang sebagai bank yang mengkhianati rakyatnya sendiri. Dan kami tidak akan tinggal diam.”
