Banda Aceh ( Nusaone.id)– Program pembangunan 500 unit rumah duafa yang dianggarkan Pemerintah Aceh tahun 2025 kembali menjadi sorotan tajam publik. Isu liar merebak bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh belum menerima masukan data masyarakat dari kabupaten/kota, sehingga program ini dituding jalan di tempat dan berpotensi gagal terealisasi.
Tudingan itu pun sontak mengundang keresahan masyarakat, khususnya warga miskin yang sudah lama menanti kepastian hunian layak dari pemerintah. Sebagian kelompok menilai lambannya Perkim Aceh dalam mengakomodir data masyarakat bisa berimbas pada terhambatnya realisasi program yang menyentuh rakyat kecil.
Namun, Kepala Dinas Perkim Aceh, E. Karim Z.A., langsung angkat bicara. Ia dengan tegas membantah isu yang menyebutkan pihaknya belum menerima data dari kabupaten/kota. Karim memastikan, seluruh data sudah masuk dan saat ini sedang dalam tahap verifikasi intensif.
“Tidak benar kalau dikatakan kami belum menerima data masyarakat. Semua usulan sudah masuk, hanya saja sedang diverifikasi agar bantuan tepat sasaran. Program ini tidak dibatalkan, hanya menunggu hasil verifikasi agar benar-benar menyentuh warga yang berhak,” ujar Karim, Kamis (18/09/2025).
Verifikasi Jadi Sorotan
Karim menegaskan, tahapan verifikasi merupakan langkah penting yang tidak bisa ditawar. Hal ini untuk menghindari terjadinya penerima ganda, tumpang tindih data, atau bahkan penerima fiktif yang sering kali muncul dalam program bantuan massal.
“Kalau kami asal serahkan tanpa verifikasi, pasti akan ada masalah di kemudian hari. Karena itu, semua usulan diverifikasi ulang agar benar-benar valid,” jelasnya.
Warga Mulai Resah
Meski begitu, keresahan tetap muncul di lapangan. Sejumlah warga di beberapa kabupaten mengaku belum pernah diminta melengkapi data tambahan, sehingga menimbulkan kesan bahwa Perkim Aceh menutup mata. Situasi inilah yang memunculkan opini liar bahwa program 500 rumah duafa hanyalah sekadar janji politik tanpa realisasi nyata.
Seorang tokoh masyarakat di Pidie yang enggan disebut namanya menyebut, “Warga sudah lama menunggu kepastian. Kalau memang datanya sudah ada, harusnya ada kejelasan siapa yang akan menerima, jangan malah muncul isu simpang siur begini.”
Perkim Minta Masyarakat Tak Termakan Isu
Menanggapi keresahan tersebut, Perkim Aceh meminta masyarakat untuk tidak mudah termakan isu liar yang sengaja digoreng pihak tertentu. Karim menegaskan, pihaknya bekerja secara transparan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan bila ada dugaan data yang terlewat.
“Kami terbuka dengan semua masukan. Kalau ada data yang belum masuk, silakan sampaikan. Tapi jangan digoreng dengan isu-isu yang seolah-olah kami menutup mata. InsyaAllah program ini tetap terealisasi sesuai target,” ujarnya.
Publik Menanti Realisasi
Polemik ini akhirnya menempatkan Perkim Aceh dalam sorotan publik. Masyarakat menunggu pembuktian bahwa program 500 rumah duafa bukan hanya sekadar janji manis, melainkan benar-benar terwujud di lapangan.
Transparansi, keterbukaan informasi, dan kecepatan eksekusi menjadi kunci agar polemik tidak terus berlarut-larut. Bagi warga miskin, rumah layak huni bukan sekadar program, melainkan harapan yang menentukan masa depan mereka. (Yudna)
