Banda Aceh – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menghadiri rapat bersama Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (30/9/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, antara lain Ketua DPR Aceh, Wakapolda Aceh yang mewakili Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Kabinda Aceh, serta sejumlah pejabat pendukung lainnya.
Agenda utama rapat membahas langkah-langkah strategis penertiban tambang ilegal yang masih marak terjadi di berbagai wilayah Aceh. Selain itu, rapat juga menyoroti sejumlah isu penting lainnya yang berkaitan dengan upaya menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta dukungan terhadap kelancaran pembangunan daerah.
Dalam doorstop interview usai rapat, Gubernur Aceh menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh bersama aparat keamanan dan penegak hukum sepakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus dalam rangka menertibkan aktivitas tambang ilegal. Satgas ini nantinya akan melibatkan unsur TNI, Polri, dan aparat terkait lainnya dengan pola kerja yang terintegrasi.
“Satgas ini kita harapkan dapat bekerja secara tegas namun tetap terukur, dengan tujuan utama menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerugian negara, serta menjamin ketertiban hukum di tengah masyarakat,” ujar Gubernur.
Menanggapi hal tersebut, Pangdam IM, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo menegaskan bahwa TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil oleh Pemerintah Aceh. Menurutnya, permasalahan tambang ilegal bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berdampak luas terhadap aspek keamanan, sosial, hingga kerusakan lingkungan.
“Tambang ilegal seringkali menjadi pemicu terjadinya persoalan sosial dan mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, kami dari Kodam Iskandar Muda siap mendukung secara maksimal upaya pemerintah bersama Forkopimda Aceh dalam menertibkan aktivitas tersebut,” tegas Pangdam.
Beliau menambahkan, dalam pelaksanaan penertiban nanti, prajurit TNI akan berperan mendukung aparat kepolisian dan pemerintah daerah sesuai koridor hukum yang berlaku. Pangdam menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak agar langkah yang ditempuh benar-benar efektif, adil, serta tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Pangdam IM juga menuturkan bahwa pihaknya akan memperkuat langkah preventif dengan mengoptimalkan peran aparat teritorial, khususnya Babinsa di wilayah-wilayah rawan tambang ilegal. Dengan demikian, aparat di lapangan dapat melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi aktivitas tambang tanpa izin.
“Harapan kami, dengan adanya Satgas ini, persoalan tambang ilegal dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga Aceh tetap kondusif dan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, Pangdam IM didampingi oleh Asintel Kasdam IM dan Dandeninteldam IM.
