ACEH TIMUR –nusaone.id Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., meninjau kondisi Kuala Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, pada Jumat (7/11/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi pendangkalan muara yang telah lama dikeluhkan nelayan setempat karena menghambat aktivitas keluar-masuk kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi Rayeuk.
Dalam kesempatan itu, Wagub Fadhlullah menegaskan perlunya aksi cepat dan terukur dari instansi terkait untuk menanggulangi masalah pendangkalan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat pesisir.
Kami sudah mendengar langsung dari masyarakat. Memang muara Idi Rayeuk ini mengalami pendangkalan yang cukup serius. Kami berharap langkah konkret segera dilakukan, termasuk pengerukan oleh UPTD terkait,” ujar Fadhlullah.
Ia menambahkan, pendangkalan muara tidak hanya berdampak pada aktivitas pelayaran, tetapi juga mengganggu roda ekonomi nelayan. Kapal pengangkut ikan terpaksa melakukan proses lansir di tengah laut saat air surut, yang membuat biaya operasional meningkat.
Kasihan para nelayan, ini jelas menyulitkan dan menambah beban mereka. Mudah-mudahan segera ada solusi,” tambahnya.
Kunjungan lapangan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam merespons cepat persoalan infrastruktur perikanan di daerah. Fadhlullah berharap, langkah-langkah strategis dan koordinasi lintas instansi segera diambil agar aktivitas nelayan di Kuala Idi kembali lancar dan perekonomian masyarakat tidak terganggu.
Dalam tinjauan itu, Wakil Gubernur turut didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Timur, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten, serta perwakilan instansi teknis terkait. Mereka juga berdialog langsung dengan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Salah satu tokoh nelayan, H. Husaini, mengungkapkan bahwa kondisi muara kini sudah sangat memprihatinkan.
Muara ini sudah terlalu dangkal. Kapal nelayan sulit keluar masuk dan hanya bisa lewat saat air pasang. Kami sangat berharap adanya pengerukan dan penambahan jetty agar kapal bisa bergerak lebih leluasa,” ujarnya.
Pemerintah Aceh memastikan akan menindaklanjuti hasil tinjauan tersebut dengan langkah konkret di lapangan, guna memperlancar aktivitas ekonomi pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah Aceh Timur.
