Banda Aceh – Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, Wali Nanggroe Aceh, bersama Dinas Sosial Aceh menegaskan pentingnya penerapan Satu Data Aceh sebagai kunci penanganan berbagai persoalan kesejahteraan sosial. Komitmen ini mengemuka dalam audiensi resmi yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Selasa (18/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Sosial Aceh memaparkan sejumlah program prioritas yang mencakup bidang Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, serta Penanganan Bencana. Program tersebut diwujudkan melalui layanan bantuan sosial, pemutakhiran data kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, penanganan darurat bencana, hingga rehabilitasi bagi kelompok rentan.
Audiensi ini turut dihadiri oleh para kepala bidang dan kepala UPTD panti pada Dinas Sosial Aceh, serta unsur pilar-pilar sosial Aceh, yaitu TAGANA, TKSK, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pelopor Perdamaian, Program Keluarga Harapan (PKH), dan LKKS Aceh. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas unsur untuk memperkuat integrasi data, mempercepat respon lapangan, dan meningkatkan efektivitas layanan sosial.
Salah satu agenda utama adalah finalisasi Aceh Social Protection Access System (ASPAS), sebuah platform terpadu yang akan mengintegrasikan seluruh layanan perlindungan sosial berbasis identitas tunggal Aceh Social ID (ASID). Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengecek bantuan, mengajukan layanan, serta memantau proses penyaluran secara digital dan transparan.
Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan faktor kunci keberhasilan layanan sosial.
“Satu Data menjadi fondasi agar penanganan masalah sosial lebih terukur, efektif, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wali Nanggroe.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, SE.MM, menyampaikan komitmen pihaknya untuk memperkuat integrasi data dan menindaklanjuti arahan Wali Nanggroe, termasuk pembentukan One Stop Service (OSS) sebagai pusat layanan sosial terpadu yang mudah diakses masyarakat.
“Dinas Sosial akan menindaklanjuti arahan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, termasuk mendorong dukungan berbagai pihak agar integrasi data sosial Aceh berjalan optimal,” tegas Chaidir.
Audiensi ditutup dengan penegasan bersama bahwa penguatan Satu Data Aceh dan pengembangan ASPAS merupakan langkah strategis menuju transformasi layanan sosial Aceh yang lebih modern, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
