nusaone.id – Blangpidie, 29 Maret 2026 – Aktivitas pengangkutan bijih besi di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menuai sorotan. Dewan Pimpinan Cabang Forum Relawan Demokrasi (DPC Foreder) Abdya mendesak agar seluruh aktivitas perusahaan bijih besi dihentikan sementara, menyusul kasus kematian warga di Kecamatan Babahrot yang diduga berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPC Foreder Abdya, Arjuna Putra, SE, dalam konferensi pers bersama awak media di Blangpidie, Minggu (29/3/2026). Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dibanding kepentingan operasional perusahaan.
Menurut Arjuna, selama ini aktivitas hauling bijih besi yang melintasi jalan umum dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ia menilai, perusahaan belum sepenuhnya menjalankan standar operasional prosedur (SOP) serta aturan perizinan yang berlaku.
“Perusahaan tidak bisa hanya fokus pada aktivitas angkut tanpa memperhatikan dampak bagi masyarakat. Jika memang belum mampu menjamin keselamatan dan keterbukaan, sebaiknya dihentikan sementara,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pihak perusahaan membuka secara transparan seluruh dokumen perizinan dan mekanisme operasional kepada publik. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengawasi aktivitas yang berlangsung di lingkungan mereka.
Arjuna menambahkan, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam undang-undang. Dengan adanya transparansi, potensi pelanggaran dapat diminimalisir dan kepercayaan publik dapat terjaga.
Selain itu, Foreder Abdya menyoroti kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan di daerah dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menilai, hingga kini belum terlihat langkah terpadu antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menangani kasus yang terjadi.
“Kalau hanya satu pihak yang bersuara tanpa diikuti tindakan nyata dari pihak lain, maka persoalan ini akan terus berlarut,” ujarnya.
Dalam upaya mencari solusi, Foreder Abdya juga mengajak tokoh masyarakat di Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, dan wilayah lainnya untuk turut mengawal kasus ini. Mereka diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada keselamatan masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, pihak Foreder telah menyusun agenda untuk turun langsung ke lokasi operasional perusahaan dalam waktu dekat. Kegiatan tersebut juga berpotensi melibatkan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap aktivitas perusahaan.
“Kami akan turun langsung ke lapangan bersama pengurus dan tokoh masyarakat. Ini penting agar persoalan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menemukan solusi,” tutup Arjuna.
(**)
