nusaone.id – Pidie Jaya – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menerima audiensi Tim Supervisi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dalam rangka mengoptimalkan penanganan pascabanjir, Selasa, 3 Maret 2026, di Ruang Rapat Wakil Bupati Pidie Jaya.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sibral Malasyi dan didampingi Wakil Bupati Hasan Basri. Turut hadir Sekretaris Daerah Dr. Munawar Ibrahim, para asisten, kepala SKPK, unsur Forkopimda, serta undangan terkait lainnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Pidie Jaya. Tim supervisi dijadwalkan melakukan pengecekan langsung ke lapangan pada Rabu, 4 Maret 2026, guna memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sibral Malasyi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar proses pemulihan berjalan efektif dan terukur. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci percepatan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.
Ia menjelaskan bahwa normalisasi sungai dan pembersihan sejumlah titik terdampak telah dilakukan, meskipun beberapa infrastruktur kembali mengalami kerusakan akibat derasnya arus banjir. Pemerintah daerah terus mengerahkan alat berat dan mobil dump truck untuk mempercepat proses penanganan.
Selain itu, penanganan di lapangan juga melibatkan unsur TNI dan Polri guna memastikan proses rehabilitasi berjalan aman dan lancar. Para pengungsi telah direlokasi ke hunian sementara yang disiapkan pemerintah, sementara bantuan dari pemerintah pusat disalurkan secara bertahap kepada masyarakat terdampak.
Bupati juga menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendampingi tim evaluasi dan analisis selama proses supervisi berlangsung. Ia berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penguatan program yang lebih tepat guna dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Bupati Hasan Basri menyoroti dampak ekonomi akibat banjir yang berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Kerusakan lahan persawahan dan tambak warga dinilai memerlukan perhatian khusus dari kementerian terkait, terutama dalam hal dukungan anggaran dan program pemulihan ekonomi.
Menurutnya, selain perbaikan infrastruktur, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat agar roda ekonomi kembali bergerak normal.
Kebutuhan tambahan seperti mobil tangki air, mobil sampah, penetapan lokasi pembuangan, serta pemetaan lumpur juga menjadi bagian dari upaya penanganan komprehensif yang tengah diupayakan pemerintah daerah.
Sementara itu, Laksamana TNI Mayjen Nouldy Tangka dari Satgas PRR menyampaikan bahwa kunjungan tim supervisi bertujuan melakukan pengecekan langsung serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan pentingnya pendataan akurat terhadap infrastruktur yang rusak agar percepatan rehabilitasi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Pidie Jaya.
(Prokopim)
