BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh terus memperkuat upaya pemulihan pascabencana bagi kelompok anak yang terdampak banjir, khususnya melalui program Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Pada Sabtu (6/12/2025), tim LDP melakukan pendampingan langsung di dua wilayah terdampak, yakni Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya.
Di Kabupaten Bireuen, sebanyak 80 anak pengungsi dari Desa Blang Panjoh, Kecamatan Peusangan, mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengurangi trauma serta mengembalikan rasa aman dan kenyamanan mereka. Pelaksanaan layanan di Bireuen melibatkan 6 personel LDP Dinas Sosial Aceh yang dipimpin oleh Sri Wahyuni, AKS, dan merupakan bagian dari pendampingan di empat kecamatan sasaran LDP.
Sementara itu di Kabupaten Pidie Jaya, layanan ditujukan untuk dua kecamatan terdampak dengan target manfaat 80 anak, 35 lanjut usia (lansia), serta 2 ibu hamil. Pelaksanaan layanan dipusatkan di Gedung Taheer Foundation/Dinas Sosial Pidie Jaya dalam dua sesi, yaitu pukul 10.00–12.30 WIB dan 17.00–18.00 WIB. Sebanyak 55 anak telah mengikuti pendampingan melalui metode role play, art therapy, permainan kerja sama, hingga latihan regulasi emosi. Kegiatan ini dipimpin oleh Rita Mayasari, S.Sos., MPSSp, selaku Penanggung Jawab LDP bersama 7 personel LDP Dinas Sosial Aceh.
Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, SE., MM., menegaskan bahwa upaya pemulihan psikologis tidak boleh terhenti setelah fase tanggap darurat.
“Trauma yang dialami anak-anak harus menjadi perhatian utama. Melalui LDP, kami memastikan mereka tetap merasa aman, ceria, dan mampu bangkit kembali setelah masa sulit yang mereka hadapi,” ujar Chaidir.
Dengan mempertimbangkan kondisi traumatis yang masih dirasakan para penyintas, layanan LDP ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Anak-anak dan keluarga berharap adanya kegiatan positif untuk mengisi waktu selama berada di pengungsian, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas emosi dan menumbuhkan kembali semangat hidup.
Selain layanan dukungan psikologis, tim LDP turut melakukan asesmen lanjutan terkait kebutuhan mendesak pengungsi, seperti:
• Minimnya fasilitas sanitasi yang memadai
• Kebutuhan layanan medis tambahan bagi kelompok rentan
Temuan tersebut akan dikoordinasikan segera dengan instansi terkait agar penanganan terpadu berjalan lebih optimal.
“Pemulihan harus mencakup aspek fisik, sosial, hingga kesehatan mental. Tidak boleh ada yang terabaikan,” tegas Chaidir.
