nusaone.id – Pidie Jaya – Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Dinsos P3A melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap data yang diajukan dengan mencocokkan dokumen dari aparatur gampong dengan laporan masyarakat.
Bupati Sibral Malasyi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian data korban bencana.
Namun setelah pemerintah menyalurkan bantuan stimulan kepada masyarakat di sejumlah wilayah lain, muncul pengajuan data tambahan dari gampong tersebut yang mengusulkan sejumlah nama sebagai korban banjir.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari sebagian masyarakat yang menilai wilayah tersebut sebelumnya tidak mengalami banjir sebagaimana daerah lain yang telah lebih dulu terdata.
Sebelumnya, pada tahap pendataan awal pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya, gampong yang dilaporkan tersebut tidak termasuk dalam daftar wilayah yang terdampak banjir.
Pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Pidie Jaya menegaskan bahwa setiap pengajuan data korban bencana harus melalui tahapan verifikasi yang ketat agar bantuan pemerintah dapat disalurkan secara transparan, akurat, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dinsos P3A Kabupaten Pidie Jaya melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat terkait dugaan adanya warga yang tidak terdampak banjir namun masuk dalam pengajuan data korban bencana di sejumlah gampong di Kecamatan Trienggadeng, Selasa (10/3/2026).
Laporan tersebut disampaikan oleh masyarakat setempat yang mempertanyakan sejumlah nama yang diusulkan sebagai korban banjir. Menurut warga, sebagian dari nama yang diajukan dinilai tidak mengalami dampak banjir secara langsung.
Informasi tersebut kemudian disampaikan masyarakat kepada aparatur gampong untuk ditindaklanjuti sebelum akhirnya diteruskan kepada Dinsos P3A Kabupaten Pidie Jaya sebagai bahan klarifikasi data tambahan korban banjir.
Pantauan di Kantor Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinsos P3A Pidie Jaya menunjukkan sejumlah petugas sedang melakukan pengecekan administrasi serta pengolahan data terkait pengajuan tersebut.
Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen serta mencocokkan data yang diajukan dengan kondisi di lapangan sebelum dimasukkan ke dalam sistem pendataan bantuan sosial bagi korban bencana.
Ia mengatakan, apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maupun dokumen yang diajukan, maka pemerintah akan mengambil langkah tegas sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Menurutnya, verifikasi data menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang benar-benar terdampak bencana.
Penulis : Arju Na Fahlefi
Foto D’Bit
pemerintah menyalurkan bantuan stimulan kepada masyarakat di sejumlah wilayah lain, muncul pengajuan data tambahan dari gampong tersebut yang mengusulkan sejumlah nama sebagai korban banjir.


















