nusaone.id – Pidie Jaya – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mendorong percepatan normalisasi Sungai Merdu sebagai langkah utama penanganan pascabencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Hal ini dibahas dalam kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid bersama rombongan di Posko Utama Banjir Kabupaten Pidie Jaya, Rabu (5/3/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pidie Jaya Tgk. H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., ME bersama Wakil Bupati Hasan Basri, ST., MM, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Turut hadir Sekretaris Daerah Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp., M.PH, para asisten, kepala SKPK, Kepala Pelaksana BPBD, Inspektur, dan para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
Dalam pertemuan itu, berbagai langkah percepatan pemulihan pascabencana dibahas, mulai dari normalisasi Sungai Merdu, penanganan timbunan lumpur di kawasan terdampak banjir, hingga penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat yang saat ini menempati hunian sementara (huntara).
Bupati Pidie Jaya Tgk. H. Sibral Malasyi mengatakan, pemerintah daerah bersama Satgas dan kementerian terkait terus berupaya mempercepat proses pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.
Menurutnya, Sungai Merdu menjadi salah satu fokus utama karena kondisi sungai yang dipenuhi kayu, pasir, dan lumpur akibat banjir menyebabkan aliran air tidak berjalan normal dan berpotensi kembali meluap saat hujan deras.
“Penanganan Sungai Merdu menjadi prioritas karena sungai ini beberapa kali meluap ketika hujan lebat. Kami berharap normalisasi sungai dapat segera diselesaikan, termasuk penetapan lokasi pembuangan material seperti kayu dan lumpur agar persoalan ini tidak terulang kembali,” ujar Bupati.
Sementara itu, Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri menegaskan pentingnya penanganan yang dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya bersifat sementara.
Ia menyebutkan, normalisasi sungai secara permanen sangat dibutuhkan agar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut merasa lebih aman dari potensi banjir di masa mendatang.
Selain itu, pihaknya juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembersihan lingkungan dan pemulihan kawasan terdampak sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan pascabencana.
“Kami berharap masyarakat terdampak juga dapat dilibatkan dalam kegiatan pembersihan dan pemulihan, sehingga selain mempercepat proses penanganan, juga dapat membantu perekonomian mereka pascabencana,” kata Hasan Basri.
Selain normalisasi sungai dan pembersihan lumpur, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga mendorong percepatan penyediaan fasilitas dasar di kawasan hunian sementara, terutama jaringan listrik bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah berharap dukungan dari pemerintah pusat serta berbagai pihak terkait dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana sehingga masyarakat dapat kembali hidup dengan lebih layak dan aman.
(Prokopim)
