nusaone.id – JAKARTA – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan kesiapan Pemerintah Aceh dalam mendukung percepatan program nasional pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/2/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian itu membahas langkah strategis percepatan pembangunan rumah sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak dan terjangkau.
Dalam arahannya, Mendagri meminta kepala daerah agar proaktif menyelaraskan regulasi di daerah masing-masing, termasuk mendorong pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR guna menekan harga rumah.
Menanggapi arahan tersebut, Fadhlullah menyatakan Pemerintah Aceh siap menindaklanjutinya melalui penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempercepat proses perizinan.
“Kita mendukung penuh kebijakan ini agar masyarakat Aceh, khususnya yang berpenghasilan rendah, dapat memperoleh rumah yang layak dengan proses yang mudah dan harga terjangkau,” ujar Fadhlullah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, jajaran BPS, BP Tapera, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi.
Melalui sinergi pusat dan daerah, Pemerintah Aceh optimistis persoalan backlog perumahan dapat ditekan secara bertahap melalui pembangunan unit baru maupun renovasi rumah tidak layak huni secara berkelanjutan.
(**)
