nuaone.if – Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026, Selasa (14/4/2026).
Rakor tersebut dihadiri oleh para ketua MPU kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan terkait di Aceh.
Dalam sambutannya, Fadhlullah mengapresiasi pelaksanaan rakor yang dinilai sebagai forum strategis, bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Ia menyebutkan, rakor menjadi ruang konsolidasi penting untuk memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah, sekaligus mengarahkan pembinaan keumatan yang lebih terukur dan berdampak nyata.
Menurutnya, MPU memiliki peran krusial dalam pemerintahan Aceh, tidak hanya sebagai lembaga pemberi pertimbangan, tetapi juga sebagai pengawal pelaksanaan syariat Islam dan penuntun moral masyarakat.
Fadhlullah menilai tema rakor tahun ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama dalam memperkuat peran strategis ulama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
Ia menegaskan bahwa kekhususan Aceh bukan hanya sebatas aspek administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Implementasi syariat Islam harus benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya dalam tataran kebijakan,” ujarnya.
Wagub berharap rakor ini menjadi momentum konsolidasi kelembagaan MPU di seluruh tingkatan, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat selaras, aplikatif dan memberi manfaat nyata.
Di sisi lain, Fadhlullah juga menyoroti pesatnya arus informasi yang belum tentu terverifikasi dengan baik di tengah masyarakat.
Ia berharap para ulama dapat berperan aktif dalam menjernihkan informasi serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terhadap berbagai isu yang berkembang.
Selain itu, Fadhlullah menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan, dengan penyesuaian berbasis data sosial ekonomi agar lebih tepat sasaran.
Ia mengajak kalangan ulama untuk turut menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat guna mencegah kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, akan terus memperkuat peran MPU sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.
(Tim Redaksi: Arju Na Fahlefi)
Wakil gubernur Aceh fadhlullah resmis membuka koordinasi MPU (Majelis Permusyarawatan Ulama) di Banda Aceh
