nusaone.id – Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026, Selasa (14/4/2026), di Banda Aceh. Kegiatan ini dihadiri para Ketua MPU kabupaten/kota, anggota MPU, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Pembukaan rakor tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara ulama dan umara dalam menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai keislaman di Aceh.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan bahwa peran ulama sangat strategis di tengah dinamika perubahan sosial yang begitu cepat. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan moral.
“Peran ulama sangat penting sebagai penyejuk dan pemersatu di tengah masyarakat,” ujar Fadhlullah.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan rakor MPU yang dinilai bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk konsolidasi dan perumusan kebijakan keumatan yang lebih terarah dan berdampak nyata.
Menurutnya, MPU memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan Aceh, tidak hanya sebagai pemberi pertimbangan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam.
Fadhlullah menambahkan, tema rakor tahun ini, “Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh”, dinilai sangat relevan dengan kondisi saat ini.
Ia menjelaskan, kekhususan Aceh bukan sekadar status administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Wagub berharap rakor ini mampu memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU di seluruh Aceh, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat selaras dan memberi manfaat nyata.
Di sisi lain, ia juga menyoroti derasnya arus informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Untuk itu, ulama diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kejernihan informasi serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.
Menanggapi isu yang berkembang, Fadhlullah menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan.
Menurutnya, pemerintah hanya melakukan penyesuaian berbasis data sosial ekonomi agar program tersebut lebih tepat sasaran.
“Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal,” jelasnya.
Ia juga mengajak ulama untuk turut mendukung pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat guna menghindari kesalahpahaman terhadap kebijakan yang diambil.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi MPU se-Aceh Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.
(**)
