Aceh Besar –nusaone.id Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Selasa (11/11/2025), dan disambut langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE.
Kunjungan Tito Karnavian ke Aceh menjadi perhatian publik karena bertepatan dengan prosesi penganugerahan adat oleh Wali Nanggroe Aceh, yang merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam memperkuat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Turut hadir menyambut Mendagri di Bandara SIM, Kapolda Aceh, Wakapolda, Kabinda, Kasdam Iskandar Muda, Danlanud SIM, serta sejumlah pejabat Pemerintah Aceh seperti Asisten I Sekda Aceh, Kepala BKA, Kepala BPKA, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh.
Kedatangan Mendagri ke Aceh dilakukan dalam rangka menghadiri acara pemberian Anugerah Adat oleh Wali Nanggroe Aceh, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 12 November 2025.
Sebelumnya, di Jakarta, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf telah menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Mendagri Tito Karnavian atas rencana penerimaan Anugerah Adat tersebut. Pertemuan keduanya berlangsung di ruang kerja Mendagri, Kementerian Dalam Negeri RI.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Muzakir Manaf juga memohon maaf karena tidak dapat hadir langsung pada acara adat di Aceh.
Saya mohon maaf karena besok tidak dapat hadir pada acara adat bersama Bapak Mendagri. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat, semoga sukses dan selalu dalam kebahagiaan,” ujar Muzakir Manaf.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang dinilainya berjalan baik berkat koordinasi antara Kemendagri, Pemerintah Aceh, dan lembaga adat.
Saya turut menyampaikan selamat atas segala urusan yang berjalan lancar di Aceh selama ini, berkat arahan dan perhatian seluruh pihak,” ujarnya.
Tito juga menyampaikan penghargaan kepada Wali Nanggroe Aceh atas rencana penganugerahan adat tersebut. Ia berharap momentum itu semakin memperkuat hubungan antara Pemerintah Pusat dan masyarakat Aceh, serta menjadi simbol keharmonisan antara nilai adat dan tata kelola pemerintahan.
