BANDA ACEH – nusaone.id
Aceh Social Development (ASD) menegaskan bahwa pernyataan Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, tidak pernah dimaksudkan sebagai permintaan tambahan pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO). Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya narasi menyesatkan yang berkembang di ruang publik dan media sosial.
Direktur ASD, Nasrul Sufi, menilai polemik yang muncul merupakan akibat dari distorsi makna dan reduksi konteks terhadap pernyataan Wakil Gubernur Aceh. Menurutnya, framing yang berkembang telah mengaburkan substansi utama, yakni penanganan kondisi darurat bencana di Aceh.
Nasrul menjelaskan, narasi soal permintaan tambahan BKO telah keluar dari pendekatan kemanusiaan (humanitarian approach) yang menjadi dasar pernyataan Wakil Gubernur Aceh. Ia menilai informasi tersebut tidak berbasis fakta dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Ini bukan sekadar perbedaan tafsir, tetapi sudah masuk ke wilayah delegitimasi narasi kemanusiaan dan mengarah pada fitnah personal terhadap Wakil Gubernur Aceh. Padahal konteksnya jelas, yaitu situasi darurat bencana dan kebutuhan percepatan penanganan korban,” tegas Nasrul Sufi, Minggu (28/12).
Ia menambahkan, penyebaran narasi yang tidak utuh berpotensi mengalihkan perhatian publik dari upaya penyelamatan warga serta pemulihan sosial pascabencana yang sedang berlangsung.
Karena itu, ASD mendesak pihak-pihak yang telah menyebarkan informasi keliru tersebut untuk menunjukkan tanggung jawab etik dan moral dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media massa.
“Permintaan maaf terbuka penting sebagai bentuk pemulihan nama baik, sekaligus koreksi atas informasi yang telah terlanjur beredar di ruang publik. Ini juga menjadi pembelajaran agar isu kemanusiaan tidak dijadikan alat politisasi,” ujarnya.
ASD menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap berada dalam koridor akuntabilitas informasi, etika publik, dan prinsip kehati-hatian, terutama ketika masyarakat Aceh tengah berada dalam situasi krisis akibat bencana.
Lebih lanjut, ASD mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh publik, serta media massa untuk mengakhiri polemik yang kontraproduktif dan mengembalikan fokus pada penyelamatan warga, pemulihan sosial, serta penguatan solidaritas kemanusiaan.
