nusaone.id – Aceh Tamiang – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memberikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran, serta Pemerintah Pusat, atas dukungan cepat dalam pemulihan Aceh Tamiang pascabencana banjir.
Fadhlullah menyampaikan, kehadiran Satgas Kemendagri memberikan dampak nyata, tidak hanya pada pemulihan fisik kompleks perkantoran pemerintahan, tetapi juga menjaga kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat Aceh Tamiang.
Satgas Kemendagri, yang terdiri dari praja IPDN dan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri, berperan aktif memulihkan fungsi perkantoran pemerintahan serta memastikan pelayanan publik berjalan secara bertahap dan optimal.
Wakil Gubernur Fadhlullah mendampingi Menteri Dalam Negeri menghadiri Apel Pemulangan Personel Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Gelombang I, Selasa (3/2/2026), di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Apel tersebut menandai berakhirnya masa tugas Satgas Gelombang I yang telah bertugas sejak 3 Januari hingga 3 Februari 2026, mendukung percepatan pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana banjir.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Akhmad Wiyagus, Bupati Aceh Tamiang Drs. Armia Pahmi, MH, unsur Forkopimda Aceh Tamiang, serta jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Fadhlullah menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.
Usai apel, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh meninjau hunian sementara (huntara) modular yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum untuk masyarakat terdampak banjir. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelayakan hunian, kesiapan fasilitas pendukung, serta kenyamanan bagi para penghuni.
Masyarakat penghuni huntara menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan daerah yang cepat memberikan bantuan dan fasilitas pascabencana.
Hadirnya Satgas Kemendagri Gelombang I di Aceh Tamiang menjadi bukti nyata kolaborasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pelayanan publik pascabencana.
(**)
