nusaone.id – Banda Aceh — Pemerintah Aceh mengambil langkah cepat dalam merespons perselisihan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya yang belakangan mencuat ke publik.
Langkah tersebut dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, guna menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Mediasi berlangsung pada Kamis, 2 April 2026, di ruang kerja Wakil Gubernur di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Upaya ini diambil menyusul munculnya ketegangan antara kedua pimpinan daerah terkait pembagian tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah Aceh menilai konflik internal tersebut tidak boleh berlarut-larut karena berpotensi mengganggu jalannya pelayanan publik kepada masyarakat.
Langkah mediasi ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar persoalan diselesaikan secara administratif dan kelembagaan.
Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, menyampaikan bahwa dirinya belum pernah menerima pelimpahan kewenangan sejak dilantik pada 18 Februari 2025.
Ia mengungkapkan, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu persoalan dalam hubungan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Menurutnya, kejelasan pembagian tugas sangat penting agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif, terarah, dan terkoordinasi dengan baik.
Meski demikian, Hasan Basri menegaskan tetap berkomitmen untuk bekerja sama demi kepentingan masyarakat serta kemajuan daerah.
Sementara itu, Fadhlullah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkepentingan menjaga keharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ia menyebut sinergi yang baik merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fadhlullah juga mengingatkan agar konflik internal tidak berdampak pada jalannya program pemerintahan maupun pelayanan publik.
Melalui mediasi ini, Pemerintah Aceh berharap kedua belah pihak dapat duduk bersama dan menemukan solusi terbaik.
Pemerintah Aceh optimistis, penyelesaian secara dialogis akan mampu mengembalikan stabilitas dan memperkuat soliditas kepemimpinan di Kabupaten Pidie Jaya.
