PIDIE JAYA — nusaone.id Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., ME, mendorong dukungan penuh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pidie Jaya.
Dorongan tersebut disampaikan saat Bupati memaparkan kondisi terkini dampak banjir serta rencana pemulihan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Letjen (Purn) TNI Djamari Chaniago dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.
Bupati menjelaskan bahwa sejak awal terjadinya bencana, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah bergerak cepat melakukan evakuasi warga, penanganan darurat, pendataan kerusakan, hingga menyiapkan langkah-langkah pemulihan pascabencana.
Namun demikian, luasnya dampak banjir terhadap infrastruktur, permukiman warga, serta fasilitas publik membutuhkan dukungan lanjutan dari Pemerintah Pusat agar proses pemulihan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Kami tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga telah menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas secara normal,” tegas H. Sibral Malasyi.
Menko Polkam menegaskan bahwa penanganan bencana di Pidie Jaya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Seluruh usulan strategis yang disampaikan Pemkab Pidie Jaya dipastikan akan ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala BNPB menyampaikan bahwa pihaknya telah mengoptimalkan pengerahan personel dan dukungan logistik ke wilayah terdampak. BNPB juga menyatakan kesiapan membantu pembangunan sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Terkait distribusi kebutuhan pokok, BNPB memastikan stok gas LPG dalam kondisi aman. Kendala distribusi saat ini disebabkan oleh akses jalan yang terputus akibat banjir, sehingga pemerintah terus berupaya membuka dan memperbaiki akses tersebut.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Prokopim)
