nusaone.id – Pidie Jaya — Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos, ME bersama Wakil Bupati Hasan Basri, ST, MM menghadiri peresmian Hunian Sementara (Huntara) dan penyerahan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang dilaksanakan secara nasional sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kegiatan peresmian tersebut digelar secara virtual conference dan diikuti oleh sejumlah daerah terdampak bencana di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Pidie Jaya.
Di Pidie Jaya, kegiatan terpusat di Komplek Huntara depan Kantor PMI Pidie Jaya, Kamis (5 Februari 2026), dan turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, serta perwakilan masyarakat terdampak.
Dalam sambutannya, Bupati Sibral Malasyi menegaskan bahwa kondisi pengungsian di Kabupaten Pidie Jaya telah resmi berakhir seiring dengan selesainya pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah kini memfokuskan perhatian pada pembenahan layanan dasar di kawasan huntara, terutama penyediaan listrik dan air minum agar masyarakat dapat tinggal dengan aman dan layak.
“Hunian sementara ini harus benar-benar nyaman dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebelum nantinya mereka menempati hunian tetap,” ujar Bupati.
Selain itu, Bupati juga memastikan keamanan data administrasi kependudukan warga terdampak, meskipun banyak dokumen fisik hilang atau rusak akibat bencana.
Menurutnya, seluruh data kependudukan warga tetap tersimpan aman di server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga proses pengurusan ulang dokumen dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.
Terkait Dana Tunggu Hunian (DTH), Bupati menegaskan bahwa anggaran telah tersedia dan siap disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima.
Pemerintah daerah saat ini terus mendorong percepatan pembukaan rekening dan kelengkapan administrasi agar bantuan DTH dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh warga terdampak.
Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Melalui peresmian 848 unit Huntara secara nasional ini, pemerintah berharap pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih cepat serta menjadi jembatan menuju pembangunan hunian tetap yang permanen dan berkelanjutan.
(Prokopim)
