Jakarta —nusaone.id – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Rabu (14/1/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Command Center, Gedung B Lantai 2 Kemendagri RI, Jakarta, tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, didampingi jajaran pimpinan Kemendagri.
Dalam forum strategis ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membahas berbagai langkah konkret untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana, khususnya akibat banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa bulan terakhir.
Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi data kerusakan, percepatan penyaluran bantuan, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar proses pemulihan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan adaptif dalam penanganan pascabencana, sejalan dengan arahan dan kebijakan pemerintah pusat.
“Aceh membutuhkan dukungan berkelanjutan, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan jangka menengah dan panjang. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan,” ujar Fadhlullah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Suharyanto, serta para kepala dan wakil kepala daerah dari provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Melalui Rakor Nasional ini, pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih terkoordinasi, terukur, dan berdampak langsung terhadap pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
