Aceh Utara — nusaone.id – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam memulihkan sektor pertanian Aceh pascabencana hidrometeorologi melalui program rehabilitasi lahan sawah terdampak di Kabupaten Aceh Utara. Komitmen tersebut ditandai dengan kegiatan groundbreaking yang dipimpin langsung Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediaty Haryadi (Titiek Soeharto), Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, SE, MM, unsur Forkopimda Aceh dan Aceh Utara, jajaran pemerintah daerah, perwakilan kelompok tani, serta tokoh masyarakat.
Wakil Gubernur Aceh dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan konsistensi Kementerian Pertanian sejak masa tanggap darurat bencana. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pangan dan keberlanjutan ekonomi petani di wilayah terdampak.
“Sejak awal bencana, Kementerian Pertanian hadir secara nyata. Bantuan pangan disalurkan melalui jalur udara, laut, dan darat. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam melindungi petani Aceh,” ujar Wagub.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan pangan kepada Aceh dalam lima tahap, yakni 9,7 ton melalui pesawat Airbus A-400, 120 ton melalui KRI Banda Aceh (593), 330 ton melalui KRI Surabaya (591), 140 ton melalui KRI Makassar (590), serta sekitar 430 ton melalui 200 unit truk dari Medan menuju wilayah terdampak.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak berhenti pada fase tanggap darurat, melainkan berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan pembangunan kembali sektor pertanian secara menyeluruh. Untuk itu, Kementerian Pertanian menyalurkan berbagai sarana produksi pertanian, antara lain pupuk urea, benih padi, traktor roda dua, dan traktor roda empat.
Program rehabilitasi lahan sawah akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan sawah rusak ringan hingga sedang yang mencapai sekitar 90–95 persen. Melalui pendekatan ini, petani diharapkan dapat segera kembali menanam dan berproduksi guna menjaga ketahanan pangan daerah serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
