nusaone.id. BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (18/9/2025). Pertemuan ini menegaskan komitmen menjadikan KDMP sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan.
Dalam pemaparannya, Fadhlullah mengungkapkan bahwa Aceh telah membentuk 6.497 KDMP, namun baru 75 yang beroperasi penuh. Ia menilai koperasi desa bukan hanya sekadar wadah ekonomi, tetapi juga motor penggerak pembangunan gampong.
“Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tetapi motor penggerak desa untuk menjawab persoalan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat,” tegas Wagub.
Fadhlullah juga menyoroti tantangan yang dihadapi KDMP, mulai dari rendahnya literasi koperasi, lemahnya manajemen SDM, hingga keterbatasan permodalan. Karena itu, Pemerintah Aceh mendorong percepatan operasionalisasi koperasi dengan memperkuat kelembagaan, menggandeng Himbara untuk akses modal, serta melibatkan BUMN.
Ia menekankan bahwa dana desa selama 10 tahun terakhir telah mencapai Rp49,1 triliun. “Tahun ini saja Rp4,73 triliun, dengan Rp1,01 triliun khusus untuk ketahanan pangan. Potensi ini harus benar-benar kita arahkan untuk kemandirian gampong,” ujar Fadhlullah.
Sementara itu, Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menilai KDMP sebagai instrumen nyata pemberdayaan desa.
“Alhamdulillah sekarang sudah ada uangnya. Yang paling penting, kalau koperasi desa sudah berjalan, dia bisa langsung menyerap gabah petani. Koperasi yang bayar, nanti Bulog yang beli dari koperasi. Desa akan mandiri,” jelasnya.
Zulkifli menambahkan, program pemerintah termasuk bantuan pangan akan disalurkan melalui KDMP untuk memangkas rantai distribusi, menstabilkan harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari camat hingga gubernur, ikut aktif mengawal program ini.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Pangan Nasional, anggota DPR RI Nazaruddin Dekgam, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Sekda Aceh, para wali kota, bupati, kepala SKPA, serta kepala biro di lingkungan
Setda Aceh.
(*)
